Kebijakan E-Retribusi Pelayanan Pasar merupakan langkah strategis dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pasar, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penggunaan sistem e-retribusi di Kabupaten Cirebon semenjak tahun 2018 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Cirebon dari sektor retribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan E-Retribusi Pelayanan Pasar yang diterapkan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon dengan fokus pada studi kasus di Pasar Sumber yang dianalisis menggunakan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan) langsung dilapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penentuan informan dilakukan secara Purposive Sampling, dengan melihat kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemungutan retribusi secara elektronik pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon apabila ditinjau dari teori William N. Dunn belum terlaksana secara optimal. Terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi. Hambatan-hamabatan tersbeut diantaranya ialah kurangnya pemahaman pedagang tentang sistem E-Retribusi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan mekanisme pemungutan retribusi yang belum konsisten. Oleh karena itu adalah perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif kepada pedagang mengenai penggunaan sistem E-Retribusi, peningkatan infrastruktur teknologi di pasar, dan perbaikan mekanisme pemungutan yang lebih konsisten. Selain itu, penting bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cirebon untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini guna memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : E-Retribusi, Evaluasi, Kebijakan Publik