Pengujian kendaraan bermotor merupakan otonomi daerah yang berada dinaungan Dinas Perhubungan yang tepatnya berada di Kabupaten Cirebon. Pengujian memiliki pimpinan yang sering disebut dengan Kepala Seksi. Kepala Seksi memiliki peranan penting dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, salah satunya dalam mengawasi kegiatan yang melibatkan lapangan serta pegawainya. Pengujian kendaraan bermotor merupakan kegiatan menguji atau memeriksa kendaraan bagian komponen kendaraan bermotor untuk menciptakan kendaraan yang laik jalan.
Namun yang terjadi di sekarang banyaknya kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seharusnya tidak beroperasi di jalan, akan tetapi masih ada pelanggaran yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Karena keselamatan bukan hanya untuk pribadi saja melainkan keselamatan untuk pengguna jalan lainnya. Selain itu pada pengujian bermotor masih kurang perawatan alat uji dan tenaga penguji yang mengakibatkan proses pengujian terhambat serta lama. Oleh karena itu, peran Kepala Seksi dalam mengawasi pengujian kendaraan bermotor sangatlah penting dalam menciptakan keselamatan dan kelaikan jalan kendaraan bermotor.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Kepala Seksi pengujian kendaraan bermotor dalam meningkan keselamatan dan kelaikan jalan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Siagian yang meliputi dua dimensi yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.
Hasil penelitian menunjukkan pengawasan Kepala Seksi pada pengujian kendaraan bermotor adalah melalui pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi. Namun dalam upaya pengawasannya masih belum optimal dimana Kepala Seksi tidak selalu ada dikantor sehingga proses kegiatan di lapangan jarang terawasi, seperti proses pengujian yang dilaksanakan tidak sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kurang perawatan alat uji serta kurangnya tenaga pengujian sehingga mengakibatkan terhambat, banyaknya laporan tulis yang tidak dilakukan secara detail oleh pegawai. Maka dilakukan upaya mengatasi permasalahan yaitu menambah tenaga uji serta perawatan alat uji dari pemerintah Kementrian perhubungan selain itu menambah sarana dan prasarana agar proses pengujian berjalan secara efektif dan efisien karena idealnya satu penguji untuk satu kendaraan.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan.