Keberadaan Pengemis di Kawasan Objek Wisata Makam Sunan Gunung ati menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah terkait seperti Dinas Sosial, Pemerintah Desa Astana, dan Pengurus. Adapun dalam Prososes Pembinaan Pegemis tidak busa dilepaskan pada satu instansi saja, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk secara bersama-sama menanganinya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan dan proses collaborative yang dilakukan dalam Proses Pembiaan Pengemis di Kawasan Objek Wisata Makam Sunan Gunung Jati. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Sementara ini belum ada aturan mengikat yang dibuat masing-masing instansi dalam proses pembinaan Pengemis, semua mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dalam Perbub No 061.1 Tentang tugas dan fungsi Dinas Sosial, Proses collaborative yang dilakukan pemerintah terkait proses pembiaan Pengemis tidak merangkap pada semua kegiatan dalam penanganannya, proses collaborative yang paling banyak terjadi secara umum melibatkan dua instansi yaitu Pemerintah Desa Astana dan Pengurus Objek Wisata Makam Sunan Gunung Jati dalam penanganan di lapangan. Collaborative Governance sudah berjalan dalam proses Pembinaan guna menangulangi keberadaan pengemis meskipun hanya di dominasi oleh Pemerintah Desa Astana dan Pengurus Objek Wisata Makam Sunan Gunung Jati, Dari hasil ini diharapkan adanya perbaikan kebijakan khusus yang mengatur berbagai hal menyangkut dengan penanganan Pengemis di Kabupaten Cirebon termasuk meningkatnya collaborative dalam berbagai tindakan.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Pembinaan dan Pengemis.